indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan publik langsung menganggarkan peraturan pembatasan dana kampanye, baik untuk partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya dari parpol dinyatakan lulus verifikasi, agama tersebut dikeluarkan tapi hingga kini belum, kata peneliti politik icw abdullah dahlan pada antara di jakarta, jumat.
dia menilai peraturan tersebut bermanfaat sebab parpol wajib mencatat juga melaporkan dana kampanyenya, selain agar memperjelas klausul perihal dana kampanye bersifat umum dalam undang-undang.
misalnya mengenai rekening tiap calon legislatif dan diwajibkan mencari pelaporan dana kampanye sehingga objeknya bukan cuma parpol, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Merencanakan Desain Rumah
- Merencanakan Desain Rumah
- Merencanakan Desain Rumah
- Merencanakan Desain Rumah
menurut dia manakala dana kampanye caleg tidak ikut dilaporkan dengan begini pelaporan dana kampanye partai belum memperlihatkan laporan sebenarnya, dengan demikian keluar masuk dana kampanye merupakan tidak terkontrol.
jangan hingga dana dari tindak pidana masuk agar pendanaan politik, ujarnya.
kpu sendiri sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur rekening dana kampanye calon anggota legislatif dan harus dibuka juga dilaporkan pembukuannya selama peraturan kpu mengenai dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan nilai penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik lalu.