gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan kiranya penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) dari pemerintah pusat tak hendak ditandatangani oleh dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti dan ingin tandatangan bisa sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), kata jokowi di balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta sebagai penanggungjawab, menurut jokowi, dilaksanakan supaya pengawasan lebih tidak rumit. terlebih, kepala bappeda, sarwo handayani, serta merupakan salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris dalam sana, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tak akan mengganggu proses peluncuran dan langsung dilakukan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat itu sudah dijelaskan sehingga pihak pemprov dki jakarta tak usah takut.
ada beberapa peraturan dan sudah diperbaharui oleh karenanya mampu membuka peluang untuk kita merevisi bagaimana tatacara untuk merumuskan surat di atas tersebut, papar mahendra.
mahendra meneruskan bahwa peraturan dan berubah nantinya pasti mau disesuaikan dengan peraturan pemerintah juga peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur mampu menunjuk internal supaya merupakan penanggungjawab, katanya.