kementerian di negeri (kemdagri) ingin mengevaluasi anggaran penghasilan juga belanja daerah (apbd) agar hapal efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) dalam setiap pemda, tutur mendagri gamawan fauzi, di jakarta, kamis.
beberapa kali presiden mengingatkan bahwa selama sejumlah daerah angka warga miskinnya baru selama atas 20 persen, namun rumah serta mobil pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tidak bagus, papar mendagri usai membuka peringatan hari otda 2013, dalam hotel bidakara jakarta, kamis.
rencana evaluasi anggaran itu hendak diselenggarakan kemdagri bersama dengan unit kerja presiden jenis pengawasan serta pengendalian pembangunan (ukp4), yang dimulai dalam mei.
mendagri menyebutkan ketika ini sederat daerah diindikasikan hanya menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan, sedang sisanya ada besar dimanfaatkan agar shopping aparatur atau gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah agar shopping modal harus ditingkatkan menjadi tidak mahal 28 persen.
Informasi Lainnya:
sementara itu, anggaran dan paling ada dimanfaatkan dengan pemda adalah supaya belanja aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), serta perjalanan dinas. bahkan banyak yang belanja aparaturnya hingga 72 persen.
itu tak adil, dengan karenanya harus dievalusi. kunjungi apbd-nya Salah satu per Salah satu, tegasnya.
saat ini, proses pra-evaluasi baru berlangsung selama kemdagri, agar kemudian dibicarakan dengan ukp4 selama awal mei. hasil evaluasi ingin terbuat secara rutin dan bertahap dan diberikan pada presiden untuk ditindaklanjuti.
hasil evaluasi dan hendak diserahkan terhadap gubernur, supaya dalam mengevaluasi apbd 2014 nanti mesti waktu untuk dicermati, jangan asal setuju saja, ujarnya.