jika komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius akan mengungkap surat keterangan lunas (skl)pada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan begini yang serta mesti dimintai keterangan merupakan kaum pejabat bppn selama ketika itu (2002-2004).
merekalah yang memberi usul dan melelang miring aset negara. kpk harus memanggil kaum ketua bppn serta deputi-deputi bppn yang diduga merupakan otak dari skl atau realese and discharge ini, tutur anggota komisi xi dpr ri daripada partai demokrat, achsanul qosasi, pada antara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn saat itu syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, kata achsanul, yang mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- Jasa Cuci Sofa Profesional
- Jasa Cuci Sofa Profesional
- Ahli sumur jogja
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
merekalah dan berkenaan dengan kaum konglomerat saat tersebut. bppn mengajukan permohonan pada pemerintah untuk diterbitkan release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, papar dia.
bppn, lanjut dia, dikelola dengan para bankir yang diduga membela konglomerat.
dpr ri amat mendukung cara kpk untuk memperjelas sejarah pesta lelang aset negara ketika itu. audit forensik dan dibutuhkan supaya mengungkap semangat transaksi, itulah achsanul.